PALOPO. SS — Klarifikasi Walikota Palopo terhadap Bantuan yang diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulsel melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo kepada tenaga kerja yg bergerak di sektor Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang mengalami dampak Covid-19, Rabu 01 Juli 2020.

Kita ketahui Selasa 30 Juni 2020 yang lalu Bantuan tersebut diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo di Sekretariat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Palopo.

Walikota Palopo Drs. H. M. judas Amir, MH Menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat kota palopo yang telah memberikan informasi bahwa sembako yang diberikan kepada masyarakat kadaluarsa dan sudah tidak layak konsumsi.

“Menurut informasi yang beredar di sosial media (sosmed) mengatakan bahwa ada beras dan abon yang sudah tidak layak konsumsi dan melalui kesempatan ini melalui dinas parekraf dan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Palopo masyarakat yang telah mendapatkan barang tersebut segera dikembalikan”.

“Dinas parekraf kota palopo telah melaporkan secara lisan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sulsel dan akan digantikan jika memang itu terjadi”.

Walikota juga mempertegas bahwa masyarakat yang menerima paket tersebut agar tidak segan-segan membawa barang bukti tersebut jika memang sudah tidak layak konsumsi supaya ini juga nanti bisa kami pertanggungjawabkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sulsel.

“Jika memang ada yang rusak tolong dikembalikan,
Kalau dia makan bermasalah kita semua ini bermasalah lagi kepada semua masyarakat mari kita saling informasikan bahwa haknya tetap ada dan akan diganti jika memang menurut masyarakat kurang baik karena kita tidak ingin makanan tersebut membawa penyakit jika masyarakat memakannya”. Ujarnya

“Dan barang yang dikembalikan nantinya itu akan di angkut kembali untuk dikembalikan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sulsel setelah dikembalikan akan di agendakan kembali untuk dibagikan yang baru tapi jika tidak ada masyarakat yang mengembalikannya berarti informasi yang beredar tersebut hanya di rekayasa dan akan merugikan negara telah menyediakan dua kali barang tersebut”. Pungkasnya.